Pendampingan Desa

Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP) BUMDesa - Cara Menyusun SOP Bumdes - Program pengembangan BUMDesa tidak hanya selesai pada proses pembentukannya saja namun ada tahapan tahapan selanjutnya sebagai rangkaian mekanisme dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa menjadi Lembaga Usaha Desa yang mandiri dan profesional sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan. Tahapan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes ,Anggaran  Dasar maupun Anggaran Rumah tangga,dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesional pedesaan yang siap untuk mandiri. Hal hal substansif yang menjadi fokus untuk penguatan dan pengembangan dimulai dengan penggalian potensi yang ada di desa,bagaimana agar BUMDes di tiap desa mengetahui kira kira peluang usaha apa yang menjadi unggulan dari desa,atau juga bisa misalkan potensi masyarakat desa yang men...

Kerangka Acuan Kerja, Kurikulum dan Bahan Pratugas PLD 2016 - PLD atau Pendamping Lokal Desa yang akan ditugaskan dalam pendampingan desa , akan menjadi mitra hubungan konstruktif Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keberadaan PLD tidak akan mengambil alih peran, fungsi dan kuasa yang diberikan UU kepada Pemerintah Desa, namun akan memberikan dukungan bagi Pemerintah Desa sesuai batasan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Kerangka acuan ini, menjadi salah satu referensi bagi PLD dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya di Desa-Desa, yang akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pendampingan Desa dan atau ketentuan lainnya dalam kontrak kerja. Lingkup Kerja, Tugas Pokok, Output Kerja dan Indikator : 1.       Lingkup kerja Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi masyarakat dan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (...

Contoh Perdes dan Keputusan Kepala Desa Tentang BUMDesa - Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (Public and Community Partnership). BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekon...

Kumpulan Brosur Sosialisasi Undang-Undang Desa - Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan peluang besar bagi desa di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan di desanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subyek pembangunan yang memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Desa juga diberikan kapasitas keuangan yang besar oleh pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai pembangunannya sendiri pada tingkat desa dan kawasan perdesaan. Substansi yang terkandung dalam UU Desa sangat sejalan dengan agenda kerja prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu agenda prioritasnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memp...

Modul Pelatihan Pratugas PDP dan PDTI 2016 – Saat ini sebanyak 2.306 Tenaga Ahli Kabupaten/Kota sedang mengikuti pelatihan pratugas yang dilaksanakan secara serentak di 8 lokasi regional Konsultan Pendampingan Wilayah (KPW). Pratugas TA telah dimulai sejak tanggal 29 September 2016 kemarin dan akan berakhir secara nasional pada tanggal 10 Oktober 2016. Selanjutnya, bagi para calon Pendamping Desa baik itu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) maupun Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) juga akan segera mengikuti pelatihan pratugas yang menurut rencana (jadwal resmi belum ditentukan) akan dimulai pada minggu ke-4 Oktober dan berakhir pada minggu pertama November 2016 selama kurang lebih 12 hari. Nah sebagai modal sekaligus bekal mengikuti pelatihan nanti, silahkan dibaca, dipelajari dan disimak dulu bahan-bahan bacaan berupa modul pelatihan pratugas PD berikut ini. Modul Pelatihan Pratugas PDP dan PDTI 2016 Semua materi/modul pelatihan pratugas disiapkan oleh Konsultan Nasional P...

Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa - Tanya Jawab Undang-Undang Desa - Buku Saku ini merupakan pelengkap modul Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pendamping Lokal Desa yang memuat beberapa isu penting terkait implementasi UU Desa. Upaya memberikan pemahaman bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) yang akan bersentuhan langsung dengan aktivitas kegiatan di Desa, maka Buku Saku ini diharapkan mampu membekali PLD dalam menjawab persoalan tersebut. Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa Secara garis besar, Buku Saku ini memuat 6 (enam) isu, yakni Visi UU Desa, Produk Hukum di Desa, Musyawarah Desa, Sistem Pembangunan Desa, Pengembangan Desa Mandiri dan Wilayah Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keenam isu tersebut merupakan rangkuman dari 14 sub pokok bahasan yang diharapkan mampu mengisi kekurangan dari literatur yang ada saat ini terkait dengan implementasi UU Desa. Akhir kata, bagi para Pendamping Desa dan juga Pendamping Lokal Desa diharapkan mampu memanfaatkan buku...

Buku Tanya Jawab Seputar Dana Desa - Salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa. Hasilnya, kami masih menemukan banyaknya pertanyaan baik dari masyarakat Desa, Pem...

Cara Menambahkan Fungsi Terbilang Excel Untuk Laporan Keuangan Desa - Aplikasi Keuangan Desa - Dalam pembuatan laporan keuangan, buku kas atau kwitansi seringkali bendahara desa atau kaur keuangan mengalami kesulitan saat harus  menuliskan nilai nominal uang didalam laporan tersebut. Nah untuk mengatasi kesulitan tersebut sebenarnya mudah saja yaitu dengan menambahkan fungsi add-in terbilang pada aplikasi Microsoft Excel yang digunakan. Fungsi terbilang juga dapat diaplikasikan oleh TPK desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana fisik kegiatan yang bersumber dari Dana Desa serta dapat juga digunakan oleh PD dan PLD dalam memfasilitasi penyusunan laporan keuangan desa atau pembuatan Desain RAB untuk APBDesa. Berikut ini tutorial untuk menambahkan fungsi terbilang pada Excel. Sebelumnya silahkan anda unduh dulu Add-Ins terbilang dibawah ini. Unduh Add-Ins A. Langkah Menambahkan Fungsi Add-Ins Terbilang pada Excel 2007 Buka Aplikasi Microsoft Excel 2007 anda Kli...

Modul Pelatihan Tenaga Ahli - Bahan Bacaan Tenaga Ahli - Pengesahan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Di samping memberikan dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desa juga menghadirkan cara pandang baru dalam melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin kuat menjadi mandiri . Modul Pelatihan Tenaga Ahli Kabupaten Begitu mendasarnya perubahan yang ditawarkan UU Desa dan luasnya ruang lingkup wilayah geografis sehingga implementasi visi...

Modul Pelatihan Pendamping Desa - Bahan Bacaan Pendamping Desa - Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping desa agar berjalan secara efektif. Peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi salah satunya aspek penting yang dapat membantu pencapai tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Kapasitas pendampingan desa yang dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan UU Desa; (2) keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tatakelola pemerintah desa yang baik; (3) keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan (4) sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendamping dan tuntutan UU Desa. Dalam meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen, tanggung jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekata...

Modul Pelatihan Pendamping Lokal Desa - Bahan Bacaan Pendamping Lokal Desa - Modul dan bahan bacaan PLD ini disusun sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas Pendamping Lokal Desa dalam melakukan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengingat luasnya ruang lingkup implementasi UU Desa, maka Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli profesional dan pihak ketiga (UU Desa Psl 112, ayat 4 dan PP 43, Psl 128 ad 2). Tenaga ahli profesional yang dimaksud adalah pendamping desa, tenaga teknik, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa (Permendes No.3/2015 Psl. 5), termasuk diantarnya adalah pendamping lokal desa (Pasal 129, ayat 1 (a) PP No.47 Tahun 2015). Karena itu di samping peningkatan kapasitas satuan kerja pemerintah daerah, perlu juga peningkatan kapasitas pendamping desa, utamanya pendamping lokal desa, untuk membantu terselenggaranya kerja-kerja optimal demi terwujudnya visi UU D...

10 Buku Saku Pendampingan Desa Kemendesa - Sebagaimana disebutkan dalam buku “Kewenangan Desa dan Regulasi Desa”, pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. “Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis” . Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat..   Untuk menyelenggarakan pendampingan desa yang sesuai dengan UU Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah menyiapkan ...

Modul Pelatihan Tenaga Ahli  - Pengesahan Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Di samping memberikan dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desa juga menghadirkan cara pandang baru dalam melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin kuat menjadi mandiri . Begitu mendasarnya perubahan yang ditawarkan UU Desa dan luasnya ruang lingkup wilayah geografis sehingga implementasi visi UU Desa membutuhkan kesanggupan kerja sinergis berbagai pihak....