Kumpulan Brosur Sosialisasi Undang-Undang Desa

Kumpulan Brosur Sosialisasi Undang-Undang Desa - Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan peluang besar bagi desa di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan di desanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subyek pembangunan yang memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Desa juga diberikan kapasitas keuangan yang besar oleh pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai pembangunannya sendiri pada tingkat desa dan kawasan perdesaan.

brosur dana desa

Substansi yang terkandung dalam UU Desa sangat sejalan dengan agenda kerja prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu agenda prioritasnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Indonesia tidak lagi berpusat di kota-kota besar saja tetapi justru diharapkan pembangunan dari desa-desa dapat mempercepat pembangunan negara Indonesia.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan Desa dapat berjalan sebagaimana amanat dan tujuan UU Desa. Dengan banyaknya regulasi yang ada untuk pelaksanaan UU Desa, kegiatan sosialisasi serta peningkatan kapasitas dan pelatihan sangat diperlukan, baik untuk aparatur desa maupun pendamping (fasilitator). Untuk itu berbagai materi sosialisasi, alat bantu, dan buku pegangan dibutuhkan untuk membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang optimal sesuai dengan UU Desa dan aturan turunannya.

Hampir dua tahun lamanya UU Desa mulai dilaksanakan, pada kenyataannya masih ditemukan kebingungan dan kekurangpahaman pelaku pembangunan Desa dalam melaksanakan UU tersebut. Pemahaman yang benar tentang bagaimana pelaksanaan UU Desa dalam membangun desa tidak hanya diperlukan oleh aparat desa saja, tetapi juga oleh masyarakat desa dan semua pihak yang peduli akan terwujudnya desa-desa yang demokratis, maju dan mandiri. Aparatur Desa harus mengerti pelaksanaan yang benar dan sesuai aturan agar pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa. Masyarakat desa perlu mengerti tentang UU Desa agar dapat terlibat dalam proses pembangunan di desanya, dan juga turut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Bappenas serta kementerian teknis pelaksana UU Desa, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan didukung oleh mitra pembangunan (KOMPAK dan PSF), telah menyusun berbagai materi sosialisasi untuk membantu pemahaman pelaksanaan UU Desa dalam berbagai bentuk/media. Berbagai materi tersebut dapat dilihat dan diunduh pada tautan berikut:

  • Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa
  • Video Graphic recorder:
    • Sumber : Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan
    Editor : Siti Badriah
    Sumber: kemenkopmk.go.id

    Comments

    Post a Comment

    Popular posts from this blog

    Rekrutmen Pendamping Desa 2016 Menebar Duka Menoreh Luka

    Image
    Rekrutmen Pendamping Desa 2016 Menebar Duka Menoreh Luka - Petisi Untuk Presiden Republik Indonesia - Pelaksanaan ujian tes tertulis yang menjadi bagian dari tahapan rekrutmen tenaga pendamping profesional tahun 2016 Kemendesa sudah dilaksanakan kemarin Sabtu 28 Mei 2016. Rekrutmen tahun ini yang digadang-gadang bakal menjadi tonggak awal baru Kemendesa dalam menyelenggarakan proses rekrutmen yang adil, bersih dan jujur ternyata masih meninggal noda hitam yang menebarkan duka dan menoreh luka bagi yang gagal mengikuti tes tertulis. Ratusan orang harus memupus impian dan harapannya untuk menjadi pendamping desa karena tidak cukup waktu dan persiapan untuk menuju lokasi tes yang dipusatkan di provinsi. Ada tidak dapat tiket kapal, ada yang sudah kehabisan tiket pesawat bahkan ada yang sama sekali kalau pengumuman sudah keluar. Huuhh, kemana akal sehat dan hati nurani pemimpin negeri ini ? Bagaimana mungkin hanya dengan waktu 1 hari peserta yang rata-rata berasal dari pelosok kepulauan ...
    Read more

    Contoh Soal Tes Tertulis Pendamping Desa 2017

    Image
    Contoh Soal Tes Tertulis Pendamping Desa 2017 – Kisi-Kisi Soal Tes Tertulis dan Wawancara – Tahapan seleksi aktif rekrutmen tenaga pendamping profesional tahun 2017 segera dimulai. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan seleksi pendamping desa terdiri dari 2 tahapan yaitu tahap Seleksi Pasif atau seleksi administrasi (registrasi online) dimana pada tahap ini adalah tahap untuk menentukan pelamar yang akan dinyatakan memenuhi kualifikasi dan ditetapkan untuk mengikuti Seleksi Aktif. Tahapan kedua yaitu Seleksi Aktif dimana bagi peserta yang telah ditetapkan shortlist peserta lulus seleksi online akan dipanggil untuk mengikuti Tes tertulis dan Tes Wawancara . Jadwal tes tertulis dan wawancara tinggal beberapa hari lagi yang menurut rencana tanggal 10 September 2017. Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana tahun kemarin, nantinya akan dipusatkan di Universitas Negeri di Ibukota provinsi masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan rekrutmen, materi tes tertulis terdiri dari : (a) pe...
    Read more

    Kerangka Acuan Kerja, Kurikulum dan Bahan Pratugas PLD 2016

    Image
    Kerangka Acuan Kerja, Kurikulum dan Bahan Pratugas PLD 2016 - PLD atau Pendamping Lokal Desa yang akan ditugaskan dalam pendampingan desa , akan menjadi mitra hubungan konstruktif Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keberadaan PLD tidak akan mengambil alih peran, fungsi dan kuasa yang diberikan UU kepada Pemerintah Desa, namun akan memberikan dukungan bagi Pemerintah Desa sesuai batasan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Kerangka acuan ini, menjadi salah satu referensi bagi PLD dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya di Desa-Desa, yang akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pendampingan Desa dan atau ketentuan lainnya dalam kontrak kerja. Lingkup Kerja, Tugas Pokok, Output Kerja dan Indikator : 1.       Lingkup kerja Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi masyarakat dan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (...
    Read more