Pendampingan Desa

Daftar Rincian Dana Desa 2017 Menurut Kabupaten Kota - Dengan adanya UU desa , kini desa memiliki kepastian dalam hal dana yang dikelola oleh desa untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa. Dengan demikian desa memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka mensejahterakan warganya. Jumlah alokasi Dana Desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp.60 trilyun. Besaran dana desa ini mengalami kenaikan 3 kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2016 ini yang sebesar Rp.49,96 trilyun. Jika dibandingkan dengan road map Dana Desa 2015-2019 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, maka alokasi dana desa 2017 sebesar 60 trilyun tersebut sebenarnya lebih rendah dari yang direncanakan untuk 2017 yaitu sebesar 81 trilyun. Meskipun demikian, adanya kenaikan dan desa sampai dengan tahun 2017 tetap patut disyukuri karena hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk melaksanakan amanat UU de...

Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP) BUMDesa - Cara Menyusun SOP Bumdes - Program pengembangan BUMDesa tidak hanya selesai pada proses pembentukannya saja namun ada tahapan tahapan selanjutnya sebagai rangkaian mekanisme dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa menjadi Lembaga Usaha Desa yang mandiri dan profesional sebagai penggerak kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan. Tahapan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes ,Anggaran  Dasar maupun Anggaran Rumah tangga,dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesional pedesaan yang siap untuk mandiri. Hal hal substansif yang menjadi fokus untuk penguatan dan pengembangan dimulai dengan penggalian potensi yang ada di desa,bagaimana agar BUMDes di tiap desa mengetahui kira kira peluang usaha apa yang menjadi unggulan dari desa,atau juga bisa misalkan potensi masyarakat desa yang men...

Kerangka Acuan Kerja, Kurikulum dan Bahan Pratugas PLD 2016 - PLD atau Pendamping Lokal Desa yang akan ditugaskan dalam pendampingan desa , akan menjadi mitra hubungan konstruktif Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keberadaan PLD tidak akan mengambil alih peran, fungsi dan kuasa yang diberikan UU kepada Pemerintah Desa, namun akan memberikan dukungan bagi Pemerintah Desa sesuai batasan tugas pokok dan fungsi yang diberikan. Kerangka acuan ini, menjadi salah satu referensi bagi PLD dalam menjalan tugas dan tanggungjawabnya di Desa-Desa, yang akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pendampingan Desa dan atau ketentuan lainnya dalam kontrak kerja. Lingkup Kerja, Tugas Pokok, Output Kerja dan Indikator : 1.       Lingkup kerja Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi masyarakat dan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (...

Contoh Perdes dan Keputusan Kepala Desa Tentang BUMDesa - Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (Public and Community Partnership). BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekon...

Kumpulan Brosur Sosialisasi Undang-Undang Desa - Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuka sebuah era baru dalam pembangunan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan peluang besar bagi desa di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan di desanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang di masa lalu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subyek pembangunan yang memiliki kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Desa juga diberikan kapasitas keuangan yang besar oleh pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai pembangunannya sendiri pada tingkat desa dan kawasan perdesaan. Substansi yang terkandung dalam UU Desa sangat sejalan dengan agenda kerja prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu agenda prioritasnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memp...

Daftar Nama Peserta Pratugas Pendamping Desa 2016 - Dalam rangka pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) akan melaksanakan Pelatihan Pratugas Pendamping Desa di seluruh provinsi. Pelatihan pratugas dimaksud bertujuan untuk memberikan pembekalan dan atau peningkatan kapasitas Pendamping Desa, dalam melaksanakan tugas pendampingan P3MD di kecamatan dan desa. Peserta pelatihan pratugas adalah seluruh calon Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur hasil rekrutmen tahun 2016 yang telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen PPMD, melalui surat nomor 081/DPPMD.1/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, hal Pengesahan Hasil Seleksi Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016. Sedangkan Pendamping Desa rekrutmen tahun 2015 juga diikutsertakan dalam pelatihan pratugas PDP dan PDTI tahun 2016...

Modul Pelatihan Pratugas PDP dan PDTI 2016 – Saat ini sebanyak 2.306 Tenaga Ahli Kabupaten/Kota sedang mengikuti pelatihan pratugas yang dilaksanakan secara serentak di 8 lokasi regional Konsultan Pendampingan Wilayah (KPW). Pratugas TA telah dimulai sejak tanggal 29 September 2016 kemarin dan akan berakhir secara nasional pada tanggal 10 Oktober 2016. Selanjutnya, bagi para calon Pendamping Desa baik itu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) maupun Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) juga akan segera mengikuti pelatihan pratugas yang menurut rencana (jadwal resmi belum ditentukan) akan dimulai pada minggu ke-4 Oktober dan berakhir pada minggu pertama November 2016 selama kurang lebih 12 hari. Nah sebagai modal sekaligus bekal mengikuti pelatihan nanti, silahkan dibaca, dipelajari dan disimak dulu bahan-bahan bacaan berupa modul pelatihan pratugas PD berikut ini. Modul Pelatihan Pratugas PDP dan PDTI 2016 Semua materi/modul pelatihan pratugas disiapkan oleh Konsultan Nasional P...